Di Balik Kepuasan Presiden Prabowo: LPI Tipikor Soroti Konsistensi Jaksa Agung Burhanuddin dalam Perang Melawan Korupsi.

Jakarta, Busercyber.com– Pujian Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, terhadap kinerja Kabinet Merah Putih di tahun pertama pemerintahannya bukan sekadar seremonial politik. Pernyataan ini memantik perbincangan di kalangan pengamat hukum dan antikorupsi, karena dianggap sebagai sinyal kuat dukungan Presiden terhadap langkah-langkah progresif Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah komando ST Burhanuddin.

Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPI Tipikor) menilai bahwa capaian Kejaksaan dalam membongkar kasus-kasus besar belakangan ini adalah hasil konsolidasi strategis antara visi Presiden dan keberanian Jaksa Agung menjalankan fungsi law enforcement secara tegas.

“Jika Presiden puas, itu artinya beliau juga mengakui efektivitas kinerja Jaksa Agung dan jajaran ‘The Winning Team’. Tantangannya adalah mempertahankan irama ini tanpa tergelincir dalam kepentingan politik atau tebang pilih,” tegas Ketua Umum LPI Tipikor, Aidil Fitri, SH, di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Gaspol di Meja Hijau: Dari Timah hingga Chromebook

Dalam satu tahun terakhir, Jampidsus Febrie Adriansyah berhasil mengeksekusi sejumlah perkara yang masuk kategori mega corruption case. Kasus dugaan korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk, dugaan korupsi di Pertamina, pembobolan dana di Indo Surya, hingga skandal pengadaan komputer Chromebook di Kementerian Pendidikan menjadi bukti bahwa Kejaksaan tidak hanya fokus pada kasus bernilai miliaran, melainkan berani mengungkap skandal yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Penyitaan aset dalam jumlah besar—dari rekening, properti, hingga kendaraan mewah—menjadi signature move Burhanuddin yang jarang terlihat di era sebelumnya. Langkah ini bukan hanya mengembalikan kerugian negara, tetapi juga menciptakan efek psikologis bagi para pelaku white collar crime.

Catatan Kritis: Jangan Sampai Ada Zona Gelap

Meski banyak keberhasilan, LPI Tipikor menilai masih ada “zona abu-abu” yang belum terjamah. Aidil mencontohkan kasus dugaan korupsi pembangunan Islamic Center Jambi, yang hingga kini belum ada kejelasan hukum. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran publik bahwa penegakan hukum masih berpotensi tebang pilih jika menyentuh aktor-aktor tertentu yang memiliki koneksi politik.

“Presiden harus memastikan bahwa kepuasan beliau selaras dengan kepuasan publik. Itu berarti tidak ada satu pun kasus yang dibiarkan menggantung, apalagi karena tekanan politik atau ekonomi,” tegas Aidil.

Dinamika Politik dan Harapan Publik

Di tengah meningkatnya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan, dinamika politik tetap menjadi faktor yang memengaruhi arah pemberantasan korupsi. Dukungan politik dari Presiden memberikan legitimasi, tetapi juga membuka ruang ekspektasi tinggi dari masyarakat.

Menurut analisis LPI Tipikor, konsistensi adalah kunci. Jika Kejaksaan mampu mempertahankan ritme penegakan hukum tanpa kompromi, maka warisan pemerintahan Prabowo di bidang hukum akan dikenang sebagai salah satu periode paling tegas dalam sejarah republik ini.

Aidil menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa amanat UUD 1945 dan Pancasila adalah panduan moral dalam pemberantasan korupsi.

“Hasilnya harus dirasakan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya segelintir orang atau kelompok. Jika itu tercapai, barulah kepuasan Presiden benar-benar bermakna,” tandasnya.