Diduga Dijebak Saat Liputan, Wartawan Jejak Kasus Alami Intimidasi di Kawasan Perak Surabaya

Diduga Dijebak Saat Liputan, Wartawan Jejak Kasus Alami Intimidasi di Kawasan Perak Surabaya

Surabaya l Busercyber.com – Seorang wartawan media Jejak Kasus mengaku mengalami intimidasi setelah dugaan penjebakan saat menjalankan tugas jurnalistik melakukan peliputan terkait dugaan aktivitas pelangsiran BBM bersubsidi jenis solar di kawasan Perak  Surabaya.

Menurut keterangan yang diterima, wartawan tersebut awalnya memperoleh informasi mengenai dugaan aktivitas pelangsiran BBM solar yang diduga melibatkan seorang pemilik armada berinisial Ipung. Saat melakukan penelusuran di lokasi, situasi yang semula berjalan normal berubah mencekam akibat dugaan upaya penjebakan yang membuat wartawan merasa terintimidasi.

Sebagaimana diketahui intimidasi atau kekerasan adalah tindakan menggunakan ancaman, tekanan, atau pernyataan yang menimbulkan rasa takut, disertai dengan unsur kekerasan fisik atau ancaman akan melakukan kekerasan, untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu, menuruti keinginan pelaku, atau mencegah korban melakukan sesuatu.

Tindakan ini termasuk perbuatan melawan hukum dan dapat dijerat pasal dalam KUHP tentang pengancaman, pemerasan, atau penganiayaan, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda.

Peristiwa tersebut dinilai dapat menghambat kerja jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Wartawan berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tanpa adanya intimidasi maupun tindakan yang menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi maupun klarifikasi dari pihak yang disebut dalam pemberitaan terkait dugaan tersebut. Oleh karena itu, media tetap membuka ruang hak jawab agar informasi yang disampaikan berimbang sesuai dengan ketentuan Kode Etik Jurnalistik.

Sementara itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat menindaklanjuti apabila terdapat laporan resmi terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun dugaan tindakan yang menghambat kerja pers, sehingga seluruh pihak memperoleh kepastian hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.(Tim)